nusakini.com---Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Tahun Anggaran 2018 telah ditetapkan di akhir tahun lalu. Rinciannya, pendapatan Rp 2.359.569.825.222,89 dan belanja daerah Rp. 3.155.919.364.675,42. 

Oleh Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, APBD 2018 itu akan dirasionalisasikan lewat beberapa langkah. Di antaranya, pengurangan besaran lumpsum perjalanan dinas, penghapusan honor kegiatan, pengurangan perjalanan dinas ke luar negeri, pengoptimalisasian bantuan keuangan (Bankeu) ke kabupaten dan kota dan lainnya. “Anggaran yang dirasionalisasikan itu, akan digunakan untuk kegiatan yang lebih prioritas dan memiliki kepentingan jangka panjang bagi masyarakat Kaltara,” ucap Gubernur. 

Salah satu kegiatan yang sangat disarankan untuk direalisasikan menggunakan anggaran akumulasi rasionalisasi itu, adalah program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi warga kurang mampu atau bedah rumah di wilayah Kaltara. “Program ini harus berlanjut,” ujar Irianto. Sebagai informasi, pada tahun 2017, lewat kebijakan rasionalisasi anggaran, berhasil dilakukan penghematan APBD sebesar Rp 195 miliar. Dana itu, diantaranya digunakan untuk pembenahan RTLH di wilayah Kaltara dan lainnya. 

Ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara untuk merealisasikan program pengentasan kemiskinan. Sesuai berita resmi statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) per 2 Januari 2018, tingkat kemiskinan di Kaltara selama Maret hingga September 2017, angka Garis Kemiskinan (GK) naik sebesar 4,76 persen. Indikatornya, jumlah pendapatan per kapita penduduk pada Maret 2017 tercatat Rp 552.040 per kapita per bulan menjadi Rp 578.305 per kapita per bulan di September 2017. 

• Pemerintah Sosialisasikan Cara Bangun Infrastruktur di Daerah dengan KPBU dan Pinjaman Daerah
• Pemda Harus Tetapkan Status Bencana, Baru Bisa Mencairkan Mata Anggara Belanja Tak Terduga Pada APBD
• APBD Untuk Kepentingan Pemenuhan Kewajiban Dasar Pemerintah di Daerah
• Kementan Menyiapkan Provinsi Kaltara Penyangga Pangan Ibu Kota Baru
• Kaltara Eksport Beras Adan Krayan Ke Malaysia

Sementara jumlah penduduk miskin di Kaltara pada September 2017 terdata sebanyak 48,56 ribu atau 6,96 persen dari total penduduk. Sedangkan pada Maret 2017 penduduk miskin berjumlah 49,47 ribu atau 7,22 persen. Ini berarti terjadi penurunan jumlah penduduk miskin 0,91 ribu orang atau turun 0,26 persen poin. 

Sesuai data BPS, jumlah penduduk miskin daerah perkotaan mengalami kenaikan. Namun di perdesaan mengalami penurunan. Pada Maret hingga September 2017, penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 3,79 ribu orang atau naik 0,80 persen poin dari 18,02 ribu orang menjadi 21,81 ribu orang.

Sementara penduduk miskin di daerah perdesaan turun sebanyak 4,70 ribu orang atau turun 0,26 persen poin dari 31,45 ribu orang pada Maret 2017 menjadi 26,75 ribu orang pada September 2017. 

Pun demikian, secara akumulatif, jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan masih lebih besar dibanding daerah perkotaan. Dimana, persentase penduduk miskin yang berada di perdesaan pada September 2017 sebesar 9,14 persen, sementara di perkotaan 5,39 persen. 

BPS juga merilis bahwa selama periode Maret hingga September 2017, Indeks Kedalaman Kemiskinan mengalami kenaikan. Sementara, Indeks Keparahan Kemiskinan menurun. Dijelaskan, Indeks Kedalaman Kemiskinan naik dari 1,207 poin pada keadaan Maret 2017 menjadi 1,323 poin pada keadaan September 2017. Indeks Keparahan Kemiskinan turun dari 0,340 poin menjadi 0,312 poin pada periode yang sama. 

Dari kedua indeks ini, daerah perdesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Pada September 2017, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan perkotaan hanya 1,045 poin. Di perdesaan mencapai 1,708 poin. Begitu pula nilai Indeks Keparahan Kemiskinan. Dimana untuk perkotaan 0,261 poin, sementara di perdesaan 0,382 poin. (p/ab)